Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

5.963

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum WARTA Acta Comitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika Jurnal Hukum Saraswati Warta LPM

Putu Devi Yustisia Utami

Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail : Deviyustisia27@gmail.com

Author-ID : 2917792

Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

PELAKSANAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PADMA DENPASAR Ni Luh Putu Yoni Priyacitta; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kredit tanpa agunan terhadap debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri saat perjanjian kredit tanpa agunan berlangsung. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kredit tanpa agunan dapat dilihat dalam Surat Edaran Direksi PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Kredit/Xi/2019. Pada tahapan pencairan kredit tanpa agunan dilakukan hampir sama dengan pencairan kredit umum namun, penandatanganan kredit mayoritas dilakukan secara di bawah tangan. Akibat hukum bagi karyawan yang mengundurkan diri pada saat kredit tanpa agunan berlangsung adalah berubahnya status kredit tanpa agunan menjadi kredit umum. Karyawan diwajibkan untuk membayar sisa angsuran kredit dengan uang pesangon atau uang penggantian hak yang diberikan pada saat pengunduran diri. The writing aims to find out the implementation of unsecured loans to debtors who are employees of PT. BPR Padma and to find out the legal consequences that occur if employees of PT. BPR Padma resigned during the unsecured credit agreement. The writing of this article uses an empirical legal research method with an approach that contains elements of the fact approach and statute approach. This study shows the results that the implementation of unsecured loans can be seen in the Circular of the Directors of PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Credit/Xi/2019. At the stage of disbursement of unsecured loans, it is carried out almost the same as general credit disbursement, however, the majority of credit signings are carried out under hands. The legal consequence for employees who resign when unsecured credit takes place is a change in the status of unsecured credit to general credit. Employees are required to pay the remaining credit installments with severance pay or compensation payable at the time of resignation.

PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SISTEM PEER TO PEER LENDING luh sarini; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami hubungan setiap pihak pada sistem Peer to Peer Lending secara hukum serta menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa pada sistem Peer to Peer Lending. Metode pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisis isu hukum yang sumber hukumnya berasal dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil pada penulisan ini menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait penyelesaian sengketa dalam sistem Peer to Peer Lending. Sengketa pada sistem tersebut membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, serta terjangkau sehingga perlu dibentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa online yang khususnya menangani sengketa bisnis dengan sistem Peer to Peer Lending. This study aims to understand the relationship of each party in the Peer to Peer Lending system legally and to analyze dispute resolution arrangements in the Peer to Peer Lending system. The method in this research is normative juridical research using a statutory approach in analyzing legal issues whose sources of law come from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this paper indicate that there is no specific arrangement regarding dispute resolution in the Peer to Peer Lending system. Disputes in this system require a dispute resolution process that is fast, easy, and affordable, so it is necessary to establish an alternative online Dispute Resolution Institute which specifically handles business disputes with the Peer to Peer Lending system.

TATA CARA YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENANGANI TRANSAKSI FINTECH ILLEGAL DI KOTA DENPASAR Febripuspa Surya Candra; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai tata cara Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) dalam hal menangani atau melindungi konsumen (pembeli) terhadap perlakuan pelaku usaha yang menyimpang dalam transaksi Fintech Illegal di Kota Denpasar. Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode hukum penelitian empiris. Adapun hasil dari penelitian ini ialah dimana Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali sudah memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap konsumen yang merasa dirugikan terhadap kasus fintech illegal yakni diantaranya dengan cara melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga dari pihak kepolisian, selain itu YLPK sendiri membantu mendampingi konsumen tersebut untuk mendapatkan hak-haknya dalam hukum seperti dalam penyelesaian kasusnya yang diproses oleh pihak kepolisian, kemudian memberikan bantuan berupa konsultasi hukum, dan juga memberikan informasi mengenai tindakan hukum yang tepat yang dapat konsumen tersebut laksanakan selama proses penggugatan maupun proses pengadilan dalam perihal kasus penipuan transaksi finctech illegal, serta pihak YLPK juga wajib bisa meminimalisir hambatan dana keuangan yang dialaminya dengan cara mengajukan proposal terhadap pemerintah demi kelancaran bantuan hukum terhadap konsumen. The research in this paper aims to find out deeper about the procedures for the Indonesian Consumer Protection Organization (YLPK) in terms of handling or protecting consumers (buyers) against deviant treatment of business actors in Illegal Fintech transactions in Denpasar City. The method used by the author in this study is the legal method of empirical research. The result of this research is that the Bali’s Indonesian Consumer Protection Organization (YLPK) has provided maximum legal protection for consumers who feel disadvantaged by illegal fintech cases, including by collaborating with the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) and also the police. Besides, YLPK itself helps assist these consumers to obtain their rights under the law, such as in resolving their cases processed by the police, then providing assistance in the form of legal consultation, and also providing information regarding appropriate legal actions that consumers can carry out during the lawsuit process or the court process concerning fraud cases of illegal fintech transaction, and YLPK is also required to minimize the financial constraints the organization experiences by submitting a proposal to the government for the smooth running of legal assistance to consumers.

PERTANGGUNGJAWABAN DROPSHIPPER ATAS BARANG CACAT PRODUKSI YANG MERUGIKAN KONSUMEN I Putu Putra Widiarista; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penulisan artikel ini ialah untuk memahami pengaturan usaha dropship berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan demi memahami bentuk pertanggungjawaban dropshipper atas barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK. Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil studi ini menyatakan bahwa ketentuan usaha dropship berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, secara konsep telah memenuhi konsep jual beli sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1313, Pasal 1338, Pasal 1457, dan Pasal 1320. Dropship yang dalam kegiatannya menggunakan sistem elektronik seusai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, Pasal 1 angka (17) PP PSTE, dan Pasal 45 ayat (2) PP PSTE. Sesuai dengan ketentuan diatas, sistem jual beli dengan cara dropship sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban dropshipper terhadap barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU PK yang membebankan pertanggungjawaban kepada dropshipper demi mengganti kerugian senilai barang tersebut dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, mengingat bahwa UU PK menganut prinsip tanggung jawab hukum praduga selalu bertanggung jawab. The goal to be obtained in writing this article is to understand the dropshipping business arrangement based on the provisions and laws and regulations that are running in Indonesia and to understand the form of dropshipper's responsibility for defective goods that harm consumers based on the UU PK. This journal research uses a normative legal research method with a literature review approach and statutory regulations. The results of the study state that the provisions of the dropshipping business are based on the rules and regulations that apply in Indonesia, the concept is has fulfilled the concept of buying and selling in accordance with the Civil Code Article 1313, Article 1338, Article 1457, and Article 1320. electronic according to the provisions of Article 1 paragraph (2) of the ITE Law, Article 1 number (17) PP PSTE, and Article 45 paragraph (2) PP PSTE. In accordance with the provisions above, the system of buying and selling by way of dropship is in accordance with the rules and regulations that are running in Indonesia. The form of dropshipper's responsibility for defective goods that harm consumers based on the UU PK is regulated in Article 19 paragraph (2) of the UU PK which imposes responsibility on the dropshipper in order to compensate for the loss of the value of the goods within a period of 7 (seven) days, given that the UU PK adheres to the principle of responsibility. presumption is always responsible.

KOMERSIALISASI RUANG ANGKASA OLEH PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL I Putu Destra Markandeya; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel dengan topik ruang angkasa ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif dalam hukum internasional terhadap aktivitas komersialisasi ruang angkasa yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam studi ini diperoleh hasil bahwa instrumen hukum internasional belum mengatur aktivitas komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan swasta, ketidakjelasan instrumen hukum ini menjadi celah tersendiri bagi negara-negara untuk mengatur sendiri yurisdiksinya terhadap komersialisasi ruang angkasa dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Batasan-batasan dalam aktivitas komersialisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta belum secara jelas diatur dalam instrumen hukum internasional, serta pertanggungjawaban atas aktivitas komersialisasi ruang angkasa secara hukum internasional adalah menjadi tanggung jawab negara. The aim of this article with the space topic is to find out how the perspectives in international law are on the commercialization of space activities carried out by private companies. This study uses a normative juridical research method with a statute approach. In this study, the results show that international legal instruments have not regulated the commercialization of space by private companies, this legal instrument obscurity is a separate loophole for countries to regulate their own jurisdiction over space commercialization carried out by private companies. The limitations on commercialization activities carried out by private companies have not been clearly regulated in international legal instruments, and the responsibility for space commercialization activities under international law is the responsibility of the state.

PERTANGGUNGJAWABAN BANK KEPADA NASABAH BILAMANA MENGALAMI LIKUIDASI Gusti Ayu Mirah Febriary Adhyaksa; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel memiliki maksud guna dapat mengetahui pengaturan terkait dengan bank yang diliikuidasi pada sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak bank kepada nasabah bilamana mengalami likuidasi. Adapun yang dipergunakan sebagai metode metode untuk mengkaji artikel ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang didapatkan dan dianalisis dengan teknik deskripsi kualitatif. Setelah dikaji maka didapatkan hasil bahwa pengaturan terkait dengan likuidasi bank dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya sudah diatur. Hal tersebut dapat dilihat pada UU Perbankan, UU LPS, Peraturan Pemeriintah Nomor 25 Tahun 1999 dan ketentuan lainnya. Dasarnya dalam ketetapan tersebut memuat hal yang sama yaitu bahwa likuidasi merupakan akhir dari kegagalan bank. Dalam hal bank mengalami likuidasi, maka bank harus mengembalikan simpanan yang dimiliki oleh nasabah. Bilamana aset yang dimiliki bank tidak mencukupi, maka komisaris, direksi dan pemegang saham bisa diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban dari bank tersebut. The purpose of this research is to find out what arrangements currently exist in relation to the liquidation of banks in the banking system in Indonesia and to determine the accountability of the bank to its customers when it goes into liquidation. The method used in reviewing this research is the normative legal research method. Which in this normative legal research method uses a statutory approach and a conceptual approach as a way to solve problems from the data obtained. Regulations related to bank liquidation in the banking system in Indonesia have actually been regulated. This can be seen in the Banking Law, LPS Law, Government Regulation Number 25 of 1999 and other provisions. Basically, the provisions contain the same thing, namely that liquidation is the end of bank failure. In the event that the bank goes into liquidation, the bank must return the deposits held by the customer. If the assets owned by the bank are not sufficient, then the members of the board of directors, commissioners and shareholders can be held accountable for fulfilling the obligations of the bank.

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DEBITUR DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI LAYANAN PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menelaah dan mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan fitur SPayLater dan juga mengetahui akibat hukum ketika pengguna fitur tersebut melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakaan pada studi ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil yang didapatkan berdasarkan studi ini yaitu mekanisme dalam penggunaan fitur SPayLater ini cukup mudah dan sederhana karena pengguna hanya perlu melakukan langkah-langkah aktivasi melalui aplikasi Shopee. Setelah proses aktivasi selesai dilakukan diperlukan waktu kurang lebih 2x24 jam untuk kemudian disetujui. Ketika telah disetujui maka pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa fitur SPayLater telah aktif dan dapat digunakan. Jika pengguna fitur SPayLater melakukan wanprestasi tidak akan terjadi akibat hukum karena pihak Shopee dalam menyelesaikan permasalahan ini tidak menempuh proses secara litigasi maupun non litigasi melainkan hanya diselesaikan secara internal saja yaitu pihak Shopee dapat membekukan akun pengguna, limit SPayLater pengguna dapat berkurang, keterlambatan pembayaran akan dicatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, dan selain itu juga dapat dilakukan penagihan lapangan. The purpose of this research was to examine and find out the mechanism for using the SPayLater feature and also to find out the legal consequences when the user commited a default. The research method used in this study is a normative research method with statutory and conceptual approach. The result obtained based on this study are the mechanism for using the SPayLater feature was quite easy and simple because users only needed to perform activation steps through the Shopee application. After the activation process was complete, it will take approximately 2x24 hours to be approved. When it has been approved, the user would get a notification that the SPayLater feature was active and can be used. If a user of the SPayLater feature commited a default, there would be no legal consequences because the Shopee party in resolving this problem did not go through a litigation or non-litigation process but was only resolved internally, that the Shopee party could freeze the user's account, the user's SPayLater limit could be reduced, late payments would be recorded in the OJK Financial Information Service System, and field billing could also be carried out.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HILANGNYA SALDO GO-PAY DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PADA APLIKASI GOJEK Putu Shinta Dewi Pramayanti; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna layanan jasa pada aplikasi Gojek dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan pihak Gojek atas hilangnya saldo Go-Pay konsumen dalam penggunaan layanan jasa pada aplikasi tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna layanan jasa pada aplikasi Gojek atas transaksi elektronik dengan metode pembayaran Go-Pay dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan gugatan atas wanprestasi dengan alasan hukum tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian elektronik yang telah disepakati sebelumnya dan bentuk tanggung jawab hukum pihak Gojek atas kerugian yang dialami konsumen karena hilangnya saldo Go-Pay pada akun pribadinya merupakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Upaya tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak Gojek atas hilangnya saldo Go-Pay konsumen adalah berupa pengembalian saldo maupun sejumlah uang yang nilainya setara dengan saldo yang hilang pada akun milik konsumen. This study aims to determine the form of legal protection for consumers as service users on the Gojek application and to determine the legal liability efforts that should be taken by Gojek for the loss of consumers' Go-Pay balances in using services on the application. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that legal protection for consumers as service users on the Gojek application for electronic transactions with the Go-Pay payment method can be done by filing a lawsuit for default because the law does not fulfill the obligations of business actors in the previously agreed electronic agreement and the form of Gojek's legal responsibility for the losses suffered by consumers due to the loss of Go-Pay balances on their accounts is a form of responsibility based on elements of error. Legal responsibility efforts that should be taken by Gojek for the loss of consumers' Go-Pay balances are in the form of returning the balance or an amount of money whose value is equivalent to the lost balance in the consumer's account.

PROTEKSI SERTA AKIBAT HUKUM PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) Ni Wayan Karina; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui proteksi hukum kepada pemilik informasi khusus bernilai ekonomi (rahasia dagang) dalam suatu perjanjian waralaba, serta akibat berupa sanski hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum primer. Dikumpulkan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi Peraturan Perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa proteksi hukum hingga akibat berupa sanksi hukum atas pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian waralaba dimuat dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pembuatan kontrak lisensi mengenai rahasia dagang, pendaftaran waralaba, dan pencatatan perjanjian waralaba merupakan proteksi yang ditegaskan dalam Undang - Undang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba. Ketika masih terjadi pelanggaran (wanprestasi) dalam pelaksanaan bisnis waralaba perihal rahasia dagang, maka akibat hukum yang akan diperoleh pihak pelanggar berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. The purpose of this study is to find out the legal protection for owners of special economic value information (trade secrets) in a franchise agreement, as well as the consequences in the form of legal sanctions incurred when there is a violation of a trade secret in a franchise agreement. In this paper, using a normative juridical method with a statute approach through library research, and primary legal materials. Collected with procedures for inventory, identification, and classification of laws and regulations. The results of the study show that legal protection to the consequences in the form of legal sanctions for violations of trade secrets in the franchise agreement is contained in Law no. 30 of 2000 and Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise (Franchise). Making license contracts regarding trade secrets, registration of franchises, and recording of franchise agreements are protections that are affirmed in the Trade Secrets Act and Government Regulations on Franchising. When there is still a breach (default) in the implementation of a franchise business (franchise) regarding trade secrets, the legal consequences that will be obtained by the violator are in the form of administrative sanctions to criminal sanctions.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA SITUS BELANJA ONLINE SHOPEE TERKAIT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG Putu Anggina Agistya Budiardianti; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan karya ilmiah ini adalah mendapatkan pengetahuan bagaimana perlindungan kosumemen terhadap jasa pengiriman barang khususnya ketika negosiasi perbelanjaan yang terdapat di laman belanja online shopee berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. serta proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam transaksi online tersebut. Metode yang dipakai saat menyelesaikan karya ilmiah kini yakni menetapkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahannya. Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer yang mencakup beragam macam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yang mencakup bahan bacaan seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee memberikan perlindungan kepada konsumen yang melakukan transaksi dengan menyediakan akomodasi laporan pembeli via layanan obrolan shopee sekarang, email dan juga layanan call center. Shopee sebagai perantara biasa akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Tetapi jika mediasi tidak menemui hasil yang mufakat maka pihak yang diberati dapat memerkarakan melewati Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. The purpose of this scientific work is to gain knowledge on how to protect consumers against goods delivery services, especially when negotiating shopping on the shopee online shopping page based on the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. as well as the settlement process in the event of a default in the online transaction. The method used when completing scientific work now is to establish a normative legal research method that uses a statutory approach, a conceptual approach to examine the problem. The legal materials used are primary legal materials which cover various kinds of legislation and jurisprudence, and secondary legal materials which include reading materials such as books and scientific journals that are relevant to the problem in research. The results show that Shopee provides protection to consumers who make transactions by providing accommodation for buyer reports via the Shopee chat service now, email and also call center services. Shopee as an ordinary intermediary will follow up on complaints submitted by mediating between the two parties. However, if the mediation does not reach a consensus, then the party concerned can file a lawsuit through the Consumer Dispute Settlement Agency.

Co-Authors Agita Justisia Br. Tarigan Alia Yofira Karunian Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Ayu Gangga Muni Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Angelin Rachelia Aryawan, I Komang Budi Mas Bambang Admadi Harsojuwono Budi Mas Aryawan, I Komang Christin Atika Cresta Violy Veronika Desak Putu Nugraheni Dinda Rana Ningtyas Febripuspa Surya Candra Gede Agus Angga Saputra Gusti Ayu Mirah Febriary Adhyaksa I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Putu Ardya Maharani I Komang Budi Mas Aryawan I Made Pasek Diantha I Made Sarjana I Putu Destra Markandeya I Putu Putra Widiarista Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana Ida Ayu Ketut Diah Mahadewi Kadek Agus Sudiarawan Kadek Anggarita Patni Sekarini Kadek Puri Gita Pertiwi Kurnia Dewi, Lusiana luh sarini Mira Widiantary Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti Ni Luh Putu Yoni Priyacitta Ni Made Cahyani Indiraswari Ni Putu Arista Ratna Dewi Ni Wayan Karina Ni Wayan Nitya Varshini Sahare Putu Anggina Agistya Budiardianti Putu Shinta Dewi Pramayanti Ratu, Ida ayu Mas Sayi Hatiningsih Sayi Hatiningsih

Title Search

Found 18 Documents Search Journal : Kertha Semaya

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya